🪼 Dibawah Ini Yang Bukan Merupakan Sengketa Internasional Adalah

HukumPublik Internasional & Hukum Perdata Internasional - Hukum hanya terdapat di masyarakat, dan perlu diketahui bahwa tidak ada masyarakat tanpa adanya suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang lainnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa apabila berbicara soal hukum internasional, maka harus ada masyarakat internasional. Bisa dikatakan tentang apa yang dimaksud Negarayang menjadi subyek hukum internasional adalah negara yang merdeka, berdaulat dan tidak merupakan bagian dari suatu negara. Artinya, mempunyai pemerintahan sendiri secara penuh dan kekuasaan penuh terhadap warga negara dalam lingkungan kewenangan negara itu. Baca juga: Dewan Keamanan PBB: Fungsi, Tugas dan Anggota. Tahta suci Vatikan Macammacam sengketa internasional 1. Sengketa bukan perang 2. Sengketa perang Kriteria pembeda : a) Niat para pihak yang bersengketa b) Luas/ dalmnya sengketa c) Wilayah yang dilokalisir Jika sengketa hanya melibatkan dua negara, penyebabnya hanya satu masalah dan akibat yang ditimbulkan tidak meluas ke negara lain disebut sengketa buka perang. Selainitu, jawaban atas pertanyaan Dibawah ini yang bukan merupakan sengketa internasional adalah? sebelum dipublikasikan dilakukan verifikasi oleh para tim editor. Verifikasi jawaban pada pertanyaan Dibawah ini yang bukan merupakan sengketa internasional adalah? melalui sumber buku, artikel, jurnal, dan blog yang ada di internet. Padafaktanya, lebih dari 300 perkara telah diterima WTO [25] yang proses penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) yang merupakan penjelmaan dari Dewan Umum (General Council/GC). Oleh karena itu, hal ini merupakan kemajuan besar dibandingkan dengan sistem GATT 1947. HukumInternasional. Materi hukum internasional cukup sering dibahas di mata pelajaran PPKN. Dimana terdapat beberapa sub bahasan yang perlu kamu ketahui seperti pengertian, asas-asas, bentuk, kaidah, sifat-sifat, contoh, sumber, dan subjeknya. Tidak terlalu susah untuk memahami materi ini, kamu hanya perlu menyiapkan sedikit ruang untuk PersetujuanUmum Tentang Tarif dan Perdagangan yang merupakan bagian dari WTO menyebutkan bahwa salah satu hal yang termasuk dalam perlindungan HaKI adalah merek. Sengketa perusahaan di Indonesia sendiri mengenai hak cipta ini telah beberapa kali terjadi. Beberapa sengketa bisnis yang terjadi mulai dari sengketa merek restoran, merek pakaian 45d. 180 b. 60 e. 225 c. 135 e Sudut azimuth merupakan sudut arah yang diukur dari utara magnet Bumi ke titik yang lain searah putaran jarum jam dengan besar sudut maksimal adalah 360. Dengan demikian, besar sudut azimuth A B adalah 225 berdasarkan pengukuran dari utara titik Bumi yang searah jarum jam. MahkamahInternasional. Dipublikasi pada Juni 21, 2011 oleh Nin Yasmine Lisasih. Dalam interaksi konflik atau sengketa adalah hal yang lumrah terjadi. Sengketa adalah adanya ketidaksepakatan mengenai masalah hukum atau fakta-fakta atau konflik mengenai penafsiran atau kepentingan antara dua bangsa yang berbeda. . Hisam Ahyani Bisnis Friday, 09 Jun 2023, 1355 WIB Penyelesaian Sengketa Bisnis Hisam Ahyani Dosen STAI Miftahul Huda Al Azhar Banjar, Jawa Barat [email protected] Dalam dunia bisnis banyak sekali dinamika-dinamika yang sering dialami oleh para pengusaha, baik itu dinamika proses pembelian, kerjasama, jual-beli produk bahkan terkait waralaba yang harus di tempuh dalam perjanjian. Tidak dapat dipungkiri banyak sekali sengketa yang muncul dalam dunia per bisnis-an. Mengutip dari perkataan Maxwell J. Fulton sengketa bisnis adalah suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar.[1] Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan kompleks nantinya pasti akan melahirkan berbagai macam bentuk kerja sama bisnis. Mengingat kegiatan bisnis akan semakin meningkat dari hari ke hari, maka dari itu tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa di antara para pihak yang terlibat. Sengketa muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatarbelakanginya, terutama karena adanya conflict of interest di antara para pihak.[2] Sengketa yang muncul di antara pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Mengutip dari Sutiyoso dalam bukunya yang berjudul Penyelesaian Sengketa Bisnis mengelompokkan sengketa bisnis sebagai berikut[3] Sengketa perniagaan; Sengekta perbankkan; Sengketa keuangan; Sengketa penanaman modal; Sengketa perindustrian; Sengketa HKI; Sengketa konsumen; Sengketa kontrak; Sengketa pekerjaan; Sengketa perburuhan; Sengketa oerusahaan; Sengketa hak; Sengketa properti; Sengketa pembangunan konstruksi. Adapun cara penyelesaian sengketa bisnis dari sudut pandang keputusan, ialah 1. Adjudikatif Cara penyelesaian sengketa bisnis secara adjudikatif dilakukan dengan mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengembalian keputusan yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak; 2. Konsensual atau Kompromi Cara penyelesaian sengketa bisnis secara kooperatif atau kompromi bertujuan untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. 3. Quasi Adjudikatif Cara penyelesaian sengketa bisnis mengombinasikan unsur konsensual dan adjudikatif. Adapun cara penyelesaian sengketa bisnis dari sudut prosesnya ialah 1. Litigasi Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalan pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal; 2. Nonlitigasi Merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Adapun lembaga penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia meliputi Pengadilan negeri; Arbitrase; Pengadilan niaga; Penyelesaian sengketa alternatif melalui mekanisme negosiasi, mediasi, konsiliasi, konsultasi dan penilaian ahli. Dengan demikian dapat diambil kesimpulannya bahwa dunia bisnis pastinya ada sengketa yang mana sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan berbagai sudut proses sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian atau bisa diselesaikan dengan musyawarah jika kedua belah pihak yang bersengketa dapat menempuhnya dengan jalan mediasi. Para Pihak dalam Sengketa Beberapa stakeholders atau subjek hukum dalam hukum perdagangan internasional, yaitu negara, perusahaan atau individu, dan lain-lain. Dalam pembahasan buku ini, hanya membahas antara Pertama, sengketa antara pedagang dan pedagang adalah sengketa yang sering dan paling banyak terjadi. Sengketanya diselesaikan melalui berbagai cara. Cara tersebut semuanya bergantung pada kebebasan dan kesepakatan para pihak. Kedua, pedagang dan negara asing bukan merupakan kekecualian. Kontrak-kontrak dagang antara pedagang dan negara lazim ditandatangani. Kontrak-kontrak ini biasanya dalam jumlah nilai yang relatif besar. Termasuk didalamnya adala kontrak-kontrak pembangunan development contracts, misalnya kontrak di bidang pertambangan. Walaupun negera mempunyai hak atau konsep imunitas, hukum internasional ternyata fleksibel. Hukum internasional tidak semata-mata mengakui atribut negara sebagai subjek hukum internasional yang sempurna par excellence. Hukum internasional menghormati pula individu pedagang sebagai subjek hukum internasional terbatas. Oleh karena itu, dalam hukum internasional berkembang pengertian jure imperii dan jure gestiones. Jure imperii adalah tindakan-tindakan negara di bidang publik dalam kapasitanya sebagai negara berdaulat, sehingga tindakan-tindakannya tidak akan pernah diuji atau diadili di hadapan badan peradilan. Jure gestiones, yaitu tindakan-tindakan negara di bidang keperdataan atau dagang. Jika di kemudian menimbulkan sengketa dapat saja diselesaikan di hadapan badan-badan peradilan umum, arbitrase, dan lain-lain.[4] Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Dalam hukum perdagangan internasional, dapat dikemukakan di sini prinsip-prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yaitu [5] Prinsip Kesepakatan Para Pihak Konsensus. Prinsip kesepakatan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Prinsip inilah menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip Kebebasan Memilih Cara-cara Penyelesaian Sengketa. Prinsip penting kedua adalah prinsip di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan principle of free choice of means. Prinsip Kebebasan Memilih Hukum. Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan arbitrase terhadap pokok sengketa. Prinsip Iktikad Baik Good Faith. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad baik dari para pihak dalam penyelesaian sengketanya. Dalam prinsip ini tercermin dalam dua tahap. Pertama, prinsip iktikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya sengketa. Kedua, penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional, yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan atau cara-cara pilihan para pihak lainnya. Prinsip Exhaustion of Local Remidies. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu negara harus terlebih dahulu ditempuh exhausted.[6] Hukum yang Berlaku Bahwa pilihan hukum choice of law, proper law atau applicable law suatu hukum nasional dari suatu negara tertentu tidak berarti bahwa badan peradilan negara tersebut secara otomatis yang berwenang menyelesaikan sengketanya. Peran choice of law di sini adalah hukum yang akan digunakan oleh bada peradilan pengadilan atau arbitrase untuk Menentukan keabsahan suatu kontrak dagang. Menafsirkan suatu kesepakatan-kesepakatan dalam kontrak. Menentukan telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu prestasi pelaksanaan suatu kontrak dagang. Menentukan akibat-akibat hukum dari adanya pelanggaran terhadap kontrak. Hukum yang akan berlaku ini dapat mencakup beberapa hukum. Hukum-hukum tersebut adalah a hukum yang akan diterapkan terhadap pokok sengketa applicable substantive law atau lex cause; dan b hukum yang akan berlaku untuk persidangan procedural law. Bahwa dalam menentukan hukum yang berlaku, prinsip yang berlaku adalah kesepakatan para pihak yang didasarkan pada kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian atau kesepakatan party autonomy yang merupakan prinsip hukum umum. Pelaksanaan Putusan Sengketa Dagang Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa APS lebih banyak bergantung kepada iktikad baik para pihaknya. Hal ini semata-mata karena sifat putusannya yang sejak awal dilandasi oleh asas konsensual. Pelaksanaan putusan arbitrase asing juga sudah menjadi isu yang lama. Pada umumnya yang menjadi kendala dalam masalah ini adalah pelaksanaan eksekusi putusan oleh pihak yang kalah. Pelaksanaan putusan pengadilan juga masih masih menjadi masalah serius. Pengadilan merupakan refleksi kedaulatan negara dalam mengadili suatu sengketa. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak secara otomatis dapat dilaksanakan di wilayah kedaulatan negara lain.[7] Supaya putusan pengadilan tersebut dapat dilaksanakan di suatu negara lain, ada dua kemungkinan, yaitu a Menyidangkan kembali kasus tersebut dari awal sebagai sengketa baru di pengadilan tersebut di mana putusan dimintakan pelaksanaannya. b Pelaksanaan putusan pengadilan di suatu negara dapat dilaksanakan apabila negara-negara yang terkait kedua negara, di mana pelaksana putusan dimintakan terikat, baik pada suatu perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di bidang sengketa-sengketa dagang sengketa-sengketa komersial, seperti Konvensi Brussel 1968 dan Konvensi Lugano 1988. Daftar Pustaka Davis, Michael, dan Andrew Stark. Conflict of Interest in the Professions. Oxford University Press, 2001. Fulton, Maxwell J. Commercial Alternative Dispute Resolution. Law Book Company, 1989. Hahn, Heinrich. De jure imperii Germanici ss. Cæsareæ majestati electoribus principibuśque viris ... methodica tractatio. Nunc denuo ed. cura H. Hahnii, 1669. Soenandar, Taryana. Prinsip-prinsip Unidroit sebagai sumber hukum kontrak dan penyelesaian sengketa bisnis internasional. Sinar Grafika, 2004. Sutiyoso, Bambang. Penyelesaian Sengketa Bisnis. Citra Media, 2006. Triana, Nita. Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi. Kaizen Sarana Edukasi, 2019. Trindade, A. A. Cançado. The Application of the Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law Its Rationale in the International Protection of Individual Rights. Cambridge University Press, 1983. [1] Maxwell J. Fulton, Commercial Alternative Dispute Resolution Law Book Company, 1989. [2] Michael Davis dan Andrew Stark, Conflict of Interest in the Professions Oxford University Press, 2001. [3] Bambang Sutiyoso, Penyelesaian Sengketa Bisnis Citra Media, 2006. [4] Heinrich Hahn, De jure imperii Germanici ss. Cæsareæ majestati electoribus principibuśque viris ... methodica tractatio. Nunc denuo ed. cura H. Hahnii, 1669. [5] Taryana Soenandar, Prinsip-prinsip Unidroit sebagai sumber hukum kontrak dan penyelesaian sengketa bisnis internasional Sinar Grafika, 2004. [6] A. A. Cançado Trindade, The Application of the Rule of Exhaustion of Local Remedies in International Law Its Rationale in the International Protection of Individual Rights Cambridge University Press, 1983. [7] Nita Triana, Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi Kaizen Sarana Edukasi, 2019. Lihat Naskah Lengkap Klik Disini penyelesaiansengketa bisnis Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Bisnis – Hubungan internasional yang terjalin seringkali menyebabkan sengketa antara negara. Menurut Mahkamah Internasional, sengketa internasional adalah suatu situasi di mana dua negara memiliki pandangan yang bertentangan tentang dilakukan atau tidak dilakukannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam berkembangnya dunia, penyelesaian sengketa secara damai merupakan pilihan utama yang disetujui oleh banyak negara. Secara umum, ada sejumlah prinsip dalam penyelesaian sengketa internasional. Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku secara universal. Prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa internasional tersebut, yakni iktikad baik, larangan penggunaan kekerasan dalam penyelesaian sengketa, kebebasan memilih prosedur penyelesaian sengketa, kebebasan memilih hukum dalam penyelesaian sengketa, kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara-negara. Baca juga Apa Saja Subjek Hukum Internasional? Iktikad baik Iktikad baik merupakan prinsip yang fundamental dan sentral dalam penyelesaian sengketa antarnegara. Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya iktikad yang baik antara pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah. Prinsip iktikad baikdicantumkan sebagai yang pertama dalam Deklarasi Manila dan juga Bali Concord II 1976. Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini sangat penting untuk mencegah timbulnya masalah yang dapat memengaruhi hubungan baik antara negara. Selain itu, adanya prinsip ini juga sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa lebih cepat. Larangan penggunaan kekerasan Prinsip ini juga sangat penting karena melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan kekerasan atau ini di antaranya juga dicantumkan di dalam Deklarasi Manila dan Bali Concord. Kebebasan memilih prosedur penyelesaian Melalui prinsip ini, para pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara-cara atau mekanisme penyelesaian sengketa. Kebebasan ini berlaku baik untuk sengketa yang telah terjadi maupun sengketa yang akan datang. Prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian snegketa dimuat dalam Piagam PBB, Deklarasi Manila dan Friendly Relations Declaration. Baca juga Apa saja Sumber Hukum Internasional? Kebebasan memilih hukum dalam penyelesaian sengketa Prinsip ini memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum yang akan diterapkan jika sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan. Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan guna memutus sengketa secara adil, patut dan layak. Kesepakatan para pihak yang bersengketa Prinsip ini menjadi dasar dari prinsip-prinsip yang lain. Prinsip-prinsip lain dapat direalisasikan jika ada kesepakatan dari para pihak yang bersengketa. Sebaliknya, prinsip-prinsip lain tidak akan berjalan jika kesepakatan hanya dari salah satu pihak atau tidak ada kesepakatan sama sekali dari para pihak yang bersengketa. Prinsip-prinsip hukum internasional tentang kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah negara-negara Prinsip-prinsip ini mensyaratkan negara-negara yang bersengketa untuk terus menaati dan melaksanakan kewajiban internasionalnya dalam berhubungan satu sama lain. Referensi Sugeng. 2021. Memahami Hukum Perdata Internasional Indonesia Edisi Pertama. Jakarta Kencana. Winarwati, Indien. 2019. Buku Ajar Hukum Internasional. Surabaya Scopindo Media Pustaka. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Penyelesaian Sengketa Internasional – Apa yang dimaksud dengan sengketa internasional? Apa itu sengketa internasional dan contohnya? Apa penyebab terjadinya sengketa internasional? Bagaimana penyelesaian sengketa internasional? Berikan contoh kasus sengketa internasional! Agar lebih memahaminya, kali ini kita akan membahas tentang pengertian sengketa internasional menurut para ahli, penyebab, cara penyelesaian dan contoh kasus sengketa internasional secara lengkap. Baca Juga Pengertian Sengketa Sengketa internasional adalah perselisihan atau sengketa yang terjadi antar negara berupa masalah wilayah, warga negara, hak asasi manusia maupun masalah yang bersifat pelik yaitu masalah terorisme. Sengketa internasional merupakan perselisihan yang terjadi antara subjek hukum internasional tentang fakta, hukum maupun politik yang dimana pernyataan atau tuntutan salah satu pihak ditolak, dituntut balik atau diingkari oleh pihak lain. Tidak hanya mencakup sengketa antar negara, ruang lingkup sengketa internasional juga termasuk kasus lain yang ada dalam pengaturan/perjanjian internasional seperti beberapa kategori sengketa tertentu di salah satu pihak negara, individu, badan korporasi dan badan bukan negara pihak lain. Mahkamah Internasional Sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara memiliki pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Sengketa internasional terjadi jika perselisihan melibatkan pemerintah, badan hukum atau individu dari negara berbeda karena adanya kesalahpahaman, kesengajaan pelanggaran hak/kepentingan negara lain, perbedaan pendirian dan pelanggaran hukum/perjanjian internasional. Jenis Sengketa Internasional Dalam studi hukum internasional, ada dua macam sengketa internasional, diantaranya yaitu Sengketa Politik Sengketa politik adalah jenis sengketa yang terjadi apabila suatu negara mendasarkan tuntutan tidak atas pertimbangan yurisdiksi tapi berdasarkan politik atau kepentingan lain. Sengketa ini tidak bersifat hukum, sehingga penyelesaian sengketa politik dilakukan secara politik. Pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa politik hanya dalam bentuk usul atau pendapat yang tidak mengikat negara yang bersengketa. Pendapat tersebut tetap mengutamakan kedaulatan negara yang bersengketa dan tidak harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang diambil. Sengketa Hukum Sengketa hukum adalah jenis sengketa yang terjadi dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutannye terhadap ketentuan yang ada dalam suatu perjanjian atau ketentuan yang sudah diakui oleh hukum internasional. Penyelesaian sengketa hukum bersifat memaksa terhadap kedaulatan negara yang bersengketa sebab keputusan tersebut berdasarkan prinsip hukum internasional. Perbedaan keduanya sangat jelas, beberapa ahli memberikan pendapat mereka tentang cara membedakan sengketa hukum dan sengketa politik, diantaranya Menurut Friedmann, meskipun sulit membedakan kedua sengketa tersebut tapi perbedaannya terlihat pada konsepsi sengketa keduanya. Menurut Sir Humprey Waldock, penentuan suatu sengketa sebagai sengketa hukum atau politik bergantung sepenuhnya pada pihak yang bersangkutan. Menurut Oppenheim dan Kelsen, setiap sengketa mempunyai aspek politis dan hukumnya. Biasanya, sengketa tersebut terkait antar negara yang berdaulat. Lebih jelasnya, perbedaan sengketa hukum dan politik internasional bisa dilakukan dengan melihat sumber sengketa dan bagaimana penyelesaian sengketa tersebut. Jika sengketa internasional terjadi akibat pelanggaran terhadap hukum internasional maka dikategorikan sebagai sengketa hukum, dan apabila sengketa terjadi akibat perbedaan kepentingan yang melibatkan lebih dari satu negara maka dikategorikan sebagai sengketa politik. Penyebab Sengketa Internasional Berikut ini hal yang dapat menyebabkan timbulnya sengketa internasional diantaranya Penyebab timbulnya sengketa regional, diantaranya Pelanggaran suatu perjanjian yang telah disepakati dalam lingkup regional tertentu terhadap regional lainnya. Pertentangan terjadinya konflik dua negara besar yang sating berebut pengaruh di regional tertentu. Sedangkan, penyebab timbulnya sengketa internasional, diantaranya Pelanggaran terhadap kesepakatan masyarakat internasional atau piagam internasional yang diakui sebagai peraturan yang mengikat masyarakat internasional. Persepsi penafsiran yang kurang tepat sesuai terhadap HAM. Persoalan batas antarnegara yang belum jelas. Pelanggaran perbatasan antarnegara. Kepemilikan suatu pulau. Contoh masalah internasional utama yang dapat menyebabkan sengketa internasional, diantaranya yaitu Bidang Politik Tumbuhnya kekuatan militer baru dan kecenderungan perlombaan senjata di Asia Pasilik. Baca Juga Pengertian Arbitrase Bidang Ekonomi Perbedaan kepentingan dan ketidakcocokan antara negara industri. Contohnya Industri Jepang tidak mempedulikan konsumsi rakyatnya, tapi berusaha menguasai ekonomi dunia dengan cara merkantilis menguasai perdagangan dan menitikberatkan dirinya sebagai masyarakat modern. Bidang Sosial budaya Masalah internasional dalam bidang sosial budaya yang dapat menyebabkan sengketa internasional, diantaranya seperti Terorisme Pelanggaran HAM Penurunan kualitas lingkungan hidup Tindakan diskriminatif Bidang Batas Wilayah Suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lain. Antar negara tejadi ketidaksepakatan mengenai batas batas wilayah masing-masing. Penyelesaian Sengketa Internasional Ada beberapa macam cara penyelesaian sengketa internasional, diantaranya yaitu Penyelesaian Sengketa Secara Damai Melalui Pengadilan Sengketa yang diselesaikan secara damai melalui pengadilan biasanya dilakukan dengan arbitrase internasional dan melalui mahkamah internasional. Arbitrase Internasional Arbitrase internasional adalah penyelesaian sengketa internasional dengan mengajukannya kepada arbitrator wasit yang dipilih secara bebas oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase menerapkan prinsip hukum terhadap suatu sengketa dalam batas-batas yang telah disetujui sebelumnya oleh para pihak yang bersengketa. Secara esensial, arbitrase merupakan persetujuan para pihak yang bersengketa. Para pihak yang bersengketa yang mengatur pengadilan arbitrase. Komponen anggota arbitrase terdiri atas Seorang arbitrator Komisi bersama anggota yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa biasanya warga negara dan negara yang bersengketa. Komisi campuran yang terdiri atas orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa ditambah anggota yang dipilih dengan cara lain. Contoh arbitrase internasional, diantaranya Pengadilan Arbitrase Kamar Dagang Internasional yang didirikan di Paris pada tahun 1919. Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Intemasional yang berkedudukan di Washington DC. Pusat Arbitrase Dagang Regional yang berkedudukan di Kuala Lumpur pada tahun 1978 untuk Asia. Pusat Arbitrase Dagang Regional yang berkedudukan di Kairo pada tahun 1979 untuk Afrika. Mahkamah Internasional International Court of Justice Pengaturan tentang mahkamah internasional diatur dalam Statute Mahkamah Internasional dan Piagam PBB. Mahkamah internasional adalah pengadilan tertinggi seluruh dunia. Satu-satunya penyelesaian internasional melalui pengadilan yang dilakukan di lingkungan masyarakat Internasional adalah dengan mengajukan sengketa besar ke Mahkamah internasional. Markas besar Mahkamah Internasional adalah Den Haag Belanda. Tahapan proses pemilihan hakim Mahkamah Internasional, terdiri dari Tahap I Tahap Pencalonan Pencalonan dilakukan oleh sekelompok calon arbitrator wasit yang sudah dicalonkan. Calon yang diajukan maksimal sebanyak 4 orang, terdiri atas 2 orang berkewarganegaraan yang sama dan dua orang dari luar. Tahap II Tahap Pemilihan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB bersidang secara terpisah untuk memilih caion hakim sebanyak 15 orang dari 15 negara. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Internasional dipilih dari anggota dan oleh anggota. Persyaratan penyelesaian sengketa Internasional yaitu Hanya terbatas pada persoalan yang diajukan ke Mahkamah Internasional. Persoalan yang diajukan tersebut harus disetujui Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Tugas Mahkamah Internasional Peranan atau tugas Mahkamah Internasional, diantaranya yaitu Menyelesaikan sengketa internasional yang diajukan oleh negara anggota PBB maupun negara bukan anggota PBB. Menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan Dewan Keamanan PBB. Memberikan nasihat hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Wewenang Mahkamah Internasional Wewenang atau fungsi hukum yurisdiksi Mahkamah Internasional, diantaranya 1. Memutuskan Perkara yang Menjadi Sengketa Prosedur penyelesaian sengketa dilakukan secara lisan dan tertulis. Bagian lisan meliputi pengambilan saksi, ahli, dan wakil pembela atau pengacara. Bagian tertulis meliputi penjelasan Misalnya Penjelasan jawaban, Penjelasan baiasan, Surat, Dokumen Baca Juga Pengertian Mediasi Pengambilan keputusan Mahkamah Internasionai berdasarkan kelebihan suara hakim-hakim yang hadir quorum 9 orang hakim. Apabila terjadi seri jumlah suars sama, maka Ketua Mahkamah Internasionai dapat menentukan sendiri keputusannya. Keputusan Mahkamah Internasional merupakan keputusan final terakhir yang tidak dapat diajukan banding. Setiap negara harus tunduk dan mendukung keputusan Mahkamah Internasional. 2. Memberi Nasihat Pemberian nasihat kepada para pihak yang bersengketa tidak bersifat memihak tetapi masing-masing berjanji untuk mematuhi peraturan. Prosedur pemberian nasihat, diantaranya yaitu Permintaan secara tertulis dengan disertai dokumen yang diperkirakan dapat memberikan penjelasan sengketa Panitia memberitahukan kepada semua Negara dan lembaga internasional yang berkepentingan untuk menghadap ke mahkamah internasional. Penyelesaian Sengketa secara Damai melalui Jalur di Luar Pengadilan Penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai diluar pengadilan non ligitasi, antara lain Negosiasi Negosiasi adalah perundingan antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh penyelesaian secara damai. Mediasi Mediasi perantara jasa baik adalah penyelesaian sengketa yang diberikan pihak ketiga negara atau lembaga internasional untuk mengadakan penyelesaian. Mediator sebagai pihak ketiga memiliki peranan yang lebih aktif dan ikut serta dalam perundingan. Jasa baik yang diberikan oleh pihak ketiga sudah selesai dalam arti tidak terlibat lagi jika pihak ketiga sudah mempertemukan kedua belah pihak. Konsiliasi Konsiliasi dalam arti luas adaah penyelesaian sengketa secara damai melalui bantuan negara lain atau badan penyelidik yang tidak memihak komite penasihat. Sedangkan, pengertiian konsiliasi dalam arti sempit adalah pengajuan persengketaan kepada komisi atau komite untuk membuat laporan dengan usulan penyelesaian yang tidak mengikat. Penyelesaian yang Diadakan Dibawah Pimpinan PBB Para anggota PBB berjanji untuk menyelesaikan persengketan mereka tanpa melalui kekerasan atau perang pasal 2 Piagam PBB. Tanggung jawab penyelesaian sengketa diserahkan kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB bertindak dalam beberapa hal, diantaranya Persengketaan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Peristiwa yang mengancam perdamaian. Peristiwa yang melanggar perdamaian. Tindakan penyerangan agresi. Penyelesaian Sengketa melalui Cara Kekerasan Cara penyelesaian sengketa dengan kekerasan paksaan sebagai berikut Perang Tujuan perang yaitu menaklukkan lawan dan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi pihak lawan. Sedangkan, fungsi perang yaitu sebagai sanksi terakhir dan sebagai cara untuk menegakkan hukum. Retorsi Retorsi adalah balas dendam yang dilakukan terhadap negara lain yang tidak bersikap sopan. Balas dendam dilakukan dengan perbuatan yang tidak bersahabat tetapi sah. Reprisals Reprisals tindakan balas dendam adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan ganti rugi dengan cara yang tidak sah. Contohnya penahanan orang sandra atau benda. Blokade Blokade adalah tindakan penyelesaian sengketa dengan cara membiokir pelabuhan dengan maksud agar negara tersebut memenuhi permintaan untuk perdamaian. Intervensi Intervensi campur tangan adalah penyelesaian sengketa dengan cara campur tangan urusan dalam negara yang bersengketa. Untuk menegakkan dan terbinanya perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan PBB dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia staf militer Panitia perlucutan senjata Baca Juga Pengertian Ajudikasi Pasukan PBB, terdiri dari United Nation Emergency UNEF, yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Timur Tengah, Korea Selatan, dan Korea Utara. UNDOF United Nation Disengagement Observer Force, yaitu pasukan PBB sebagai pengawas suatu pertikaian senjata. United Nation Military Observer Group for India and Pakistan UNMOGIP, yaitu pasukan PBB untuk India dan Pakistan. United Nation Truce Supervision Organization in Palestine UNTSG, yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Paiestina. United Nation Operation for Congo UNOC, yaitu pasukan perdamaian PBB untuk Kongo. International Comission for Control and Supervision ICCS, yaitu pasukan PBB untuk perdamaian Vietnam Selatan. Kasus Sengketa Internasional Kasus persengketaan atau konflik dibedakan dari Sengketa bersenjata atas pelanggaran perdamaian yang tidak bersifat perang. Sengketa digolongkan menjadi perang atau bukan perang didasarkan pada Luas atau dalamnya sengketa. Apabila pihak yang bersengketa menyangkut kepentingan beberapa negara yang diabaikan maka dapat dianggap adanya perang. Niat para pihak yang bersengketa. Sikap dan reaksi pihak-pihak yang bersengketa. Perang Antar Negara Terdapat dua macam perang, yaitu Perang Agresi Ofensif Menurut Piagam PBB yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Neurenburg dan Tokyo menegaskan bahwa perang agresi, yaitu perang yang ditimbulkan karena melanggar traktat intemasional adalah tidak sah. Suatu agresi dianggap ada dinyatakan ada apabila ada penolakan secara berulang kali terhadap ajakan perdamaian. Perang Membela Diri Defensif Piagam PBB menentukan bahwa setiap negara berhak mengadakan pembelaan diri secara individu maupun kolektif terhadap adanya serangan bersenjata, selama menunggu saran atau keputusan Dewan Keamanan PBB. Hak mengadakan perang pembelaan diri hanya berlaku pada Keadaan mendesak; Tidak dapat dilakukan dengan cara lain; Tidak secara berlebihan. Dua tes untuk menentukan asas yang dapat diberlakukan secara umum tentang pengaruh sengketa terhadap traktat yang dibuat negara yang sedang bersengketa, diantaranya Tes yang bersifat subjektif Tes subjektif dilekukan terhadap negara-negara yang bersengketa. Apakah negara-negara tersebut tetap berpendapat bahwa traktat masih berlaku meskipun terjadi perang? Tes yang bersifat objektif Tes objektif dilakukan untuk melihat atau mengkaji apakah pelaksanaan traktat tidak sesuai dengan atau tidak mempengaruhi jalannya perang. Berdasarkan pelaksanaan tes subjektif dan tes objektif, maka dapat disimpulkan sebagai berikut 1. Traktat yang dibuat dengan maksud untuk melakukan tindakan politik bersama atau hubungan politik. Contohnya negara-negara Atlantik Utara membentuk Traktat Keamanan Regional NATO pada buan April 1949. Traktat tersebut menjadi batal tidak berlaku jika negara-negara tersebut bersengketa. 2. Traktat yang diadakan untuk mengatur hal yang sudah ada atau membentuk hal yang bersifat tetap. Contohnya traktat yang mengatur tentang perbatasan, traktat tersebut masih tetap berlaku. 3. Traktat yang dibuat untuk mengatur dan mengikat negara-negara yang bersengketa. Contohnya seperti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907, traktat tersebut masih tetap berlaku. 4. Konvensi multilateral yang mengatur tentang kesehatan, obat-obatan, dan perlindungan milik industri akan diberlakukan kembali setelah sengketa selesai. Biasanya, ketentuan mengenai berlakunya atau tidak berlakunya kembali isi traktat tersebut ditentukan dalam traktat perdamaian. Hukum internasional memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada negara yang bersengketa untuk tetap mengadakan atau tidak mengadakan perdagangan juga lalu lintas selama perang. Dalam praktiknya, warga negara yang bersengketa membatalkannya karena dapat membantu pihak lawan apabila perdagangan, lalu lintas dan perjanjian masih tetap dijalankan. Komisi Hukum Internasional International Law Commission tidak menggunakan istilah hukum perang melainkan mengunakan istilah, berikut ini Baca Juga Pengertian Konflik Sosial Peraturan mengenai pengunaan angkatan bersenjata. Perlakuan individu dalam waktu perang sengketa bersenjata. Hukum perang bermaksud memberikan batasan penggunaan kekerasan senjata untuk mengalahkan pihak lawan. Hukum perang menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, diantaranya Pembunuhan terhadap penduduk. Perlakuan buruk terhadap tawanan. Menenggelamkan kapal niaga. Contoh Sengketa Internasional Berikut ini beberapa contoh sengketa internasional, diantaranya Sengketa Internasional antara Indonesia dan Timor Leste Penyebab persengketaan antara Indonesia dan Timor Leste yang merupakan negara yang baru berdiri sejak lepas dari NKRI pada tahun 1999. Sebagian warga Timor Leste mengklaim wilayah Indonesia tepatnya di perbatasan wilayah Timor Leste dengan wilayah Indonesia, yaitu perbatasan antara Kabupaten Timor Tengah Utara RI dengan Timor Leste. Kini, penyelesaian permasalahan perbatasan antara RI dan Timor Leste sedang direncanakan untuk dikoordinasikan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Timor Leste dan kemungkinan akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Masalah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di lima titik yang hingga kini belum diselesaikan akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Lima titik tersebut diantaranya Imbate, Sumkaem, Haumeniana, Nimlat dan Tubu Banat yang mempunyai luas hektare ha dan sedang dikuasai warga Timor Leste. Tiga titik tersebut berada di perbatasan Kabupaten Belu dan dua titik berada di perbatasan Timor Leste dengan Kabupaten Timor Tengah Utara TTU. Penyelesaian yang tak kunjung usai mengenai lima titik di perbatasan tersebut mengakibatkan penetapan batas laut kedua negara belum dapat dilakukan. Pada lima titik tersebut, ada dua hal yang belum disepakati warga dari kedua negara yaitu penetapan batas apakah mengikuti alur sungai terdalam dan persoalan pembagian tanah. Awalnya, pemerintah Indonesia dan Timor Leste sepakat batas kedua negara adalah alur sungai terdalam, namun tak tidak disepakati warga sebab alur sungai selalu berubah-ubah. Selain itu, ternak milik warga di perbatasan tersebut minum air di sungai yang berada di tapal batas kedua negara. Apabila sapi melewati batas sungai terdalam, warga tidak bisa menghalaunya kembali karena melanggar batas negara. Warga kedua negara yang bermukim di perbatasan harus rela membagi tanah ulayat mereka terkait persoalan batas Negara. Sengketa Internasional antara Jepang dan Korea Penyebab persengketaan antara jepang dan korea ini adalah perebutan kepemilikan Pulau Daioyu/Senkaku antara China-Jepang telah terjadi sejak tahun 1969. Sengketa diawali saat ECAFE menyatakan bahwa diperairan sekitar Pulau Daioyu/Senkaku memikiki kandungan hidrokarbon dalam jumlah besar. Selanjutnya pada tahun 1970, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian pengembalian Okinawa, termasuk pulau Daioyu/Senkaku pada Jepang. Hal tersebut kemudian diprotes China, karena China mengklaim bahwa pulau tersebut adalah miliknya. Sengketa terus berkembang pada tahun 1978, ketika Jepang membangun mercusuar di Pulau Daioyu untuk melegitimasi pulau tersebut. Ketegangan berlanjut ketika Jepang mengusir kapal Taiwan dari perairan Daioyu. Walaupun protes yang terus menerus dari China maupun Taiwan, tapi tahun 1990-an Jepang kembali memperbaiki mercusuar yang sudah dibangun oleh kelompok kanan Jepang di Daiyou. Secara resmi China memprotes tindakan Jepang atas Pulau tersebut. Hingga kini konflik ini belum terselesaikan. Kedua negara sudah mengadakan beberapa kali pertemuan untuk membicarakan dan menyelesaikan sengketa, akan tetapi pertemuan belum menghasilkan penyelesaian, karena kedua negara bersikeras bahwa pulau Daioyu/Senkaku merupakan bagian kedaulatan dari negara mereka, akibat overlapping antara ZEE Jepang dan landas kontinen China. Hal tersebutlah yang belum terjawab oleh Hukum laut 1982. Meski kini banyak yang menggunakan pendekatan median equidistance line untuk pembagian wilayah yang saling tumpang tindih, tapi belum bisa menyelesaikan perebutan antara kedua negara, karena adanya perbedaan interpretasi terhadap definisi equidistance line. Selain itu, ada tawaran lain untuk menyelesaikan konflik tersebut yaitu melalui pengelolaan bersama Joint Development Agreement. Dengan pengelolaan bersama tidak hanya akan menyelesaikan sengketa perbatasan laut kedua negara, namun mempunyai unsur politis. Hal tersebut akan memperbaiki hubungan China-Jepang, karena menyangkut kepentingan kedua negara, sehingga kedua negara harus selalu menjaga hubungan baik agar kesepakatan bisa berjalan baik. Akan tetapi, China menolak tawaran pengelolaan bersama tersebut walaupun kesepakatan tersebut bisa digunakan untuk membangun masa depan yang cerah bersama Jepang. Akhirnya, penyelesaian melalui Mahkamah Internasional dipilih sebagai alternatif penyelesaian akhir tapi penyelesaian tersebut cukup beresiko, karena hasilnya akan take all or nothing. Sengketa Internasional antara Thailand dan Kamboja Sejak tahun 1962, sengketa Kuil Preah Vihear memicu konflik berdarah antara Thailand dan Kamboja. Pemerintah Kamboja dan Thailand mengklaim bahwa kuil tersebut milik kedua negara. Pada tahun 1962, Mahkamah Internasional di Den Haag memutuskan bahwa candi dari abad ke-11 tersebut milik Kamboja. Akan tetapi gerbang utama candi tersebut berada di wilayah Thailand. Baku tembak di perbatasan dekat candi antara kedua belah pihak kerap terjadi dan memakan korban juga warga sipil ikut dievakuasi ke pengungsian saat itu. Baca Juga Pengertian Intervensi Kedua negara saling menuduh siapa yang memulai baku temba. Pemerintah Thailand menyatakan bahwa insiden dimulai saat pasukan Kamboja menembaki pihak Thailand. Sedangkan Pemerintah Kamboja menyatakan bahwa militer Thailand melanggar garis perbatasan dan menyerang pos militer di sepanjang perbatasan dari Ta Krabey hingga wilayah Chub Koki yang berada jauh di tengah wilayah Kamboja dengan tujuan mengambil alih candi yang diklaim milik Kamboja. Untuk menemukan titik terang dari permasalahan, pemerintah Kamboja meminta bantuan pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dengan meminta agar Thailand menarik pasukan militernya dan menghentikan aktivitas militer di sekitar kuil yang menjadi lokasi sengketa. Kemudian, Thailand dan Kamboja meminta kesediaan Indonesia untik menjadi penengah konflik. Permintaan tersebut disambut baik oleh Pemerintah Indonesia dan diwujudkan dengan cara membentuk tim peninjau. Komposisi tim peninjau terdiri dari unsur sipil dan militer, yaitu dari staf Kementerian Luar Negeri dan staf Kementerian Pertahanan juga perwira militer TNI. Sebagai ketua Asean, Indonesia telah ikuk andil dalam mendamaikan kedua negara yang berseteru. Keikutsertaan Indonesia mendapat dukungan penuh sari Kamboja yang menyetujui rencana pengiriman tim peninjau dari Indonesia untuk mengawasi gencatan senjata. Akan tetapi, akhirnya pihak Thailand menentang adanya pihak ketiga yang terlibat sebab menganggap ini adalah masalah bilateral antara negara. Dalam pertemuan KTT ASEAN ke-18 di Jakarta, konflik Kamboja-Thailand menjadi pembahasan, namun tidak menemukan kesepakatan apapun. Hal tersebut dikarenakan Thailand menolak tiga permintaan Kamboja terkait usaha demokrasi perbatasan, seperti 1. Diadakannya kembali pertemuan pembahasan perbatasan atau pertemuan Joint Border Commission JBC di Indonesia. Indonesia dipilih sebagai tempat pertemuan JBC karena Indonesia sebagai ketua ASEAN telah diberi mandat oleh Dewan Keamanan PBB untuk menengahi perselisihan kedua Negara. Pihak Thailand menolak dan ingin hanya dilakukan kedua negara tanpa peran Indonesia. 2. Dikirimkannya tim teknis dari Kamboja ke 23 titik perbatasan yang dipersengketakan kedua negara. 3. Dilakukannya foto pemetaan wilayah untuk mengidentifikasi pilar perbatasan. Penolakan pemenuhan tuntutan yang dilakukan Thailand terjadi karena mereka harus terlebih dahulu mengajukan hal tersebut kepada parlemen Thailand untuk diratifikasi. Thailand berprinsip bahwa pemenuhan tuntutan baru bisa dilakukan apabila telah dilakukan ratifikasi. Lain halnya dengan Kamboja yang menilai bahwa permintaan izin pada parlemen Thailand terlalu lama dan bertele-tele. Kamboja beranggapan bahwa hal tersebutlahyang menyebabkan perundingan mengenai perbatasan kedua negara yang tak kunjung usai. Kamboja juga menilai Thailand tidak serius menerapkan diplomasi damai dalam berunding. Sengketa Internasional antara Irak dan Kuwait Penyebab invasi Irak ke Kuwait adalah kemerosotan ekonomi Irak setelah Perang Delapan Tahun dengan Iran dalam perang Iran-Irak. Irak sangat memerlukan petro dolar sebagai pemasukan ekonomisedangkan rendahnya harga petro dolar akibat kelebihan produksi minyak Kuwait juga Uni Emirat Arab yang dianggap Saddam Hussein sebagai perang ekonomi juga perselisihan atas Ladang Minyak Rumeyla sekalipun pada pasca perang melawan Iran, Kuwait membantu Irak dengan mengirimkan suplai minyak secara gratis. Selain itu, Irak mengangkat masalah perselisihan perbatasan akibat warisan Inggris dalam pembagian kekuasaan setelah jatuhnya pemerintahan Usmaniyah Turki. Sebagai jalan penyelesaian sengketa kedua negara, Dewan Keamanan PBB mengambil hak veto. Israel diminta Amerika Serikat untuk tidak melakukan serangan balasan terhadap Irak untuk menghindari berbaliknya kekuatan militer Negara-Negara Arab yang dikhawatirkan akan mengubah jalannya peperangan. Pada 27 Februari 1991 pasukan Koalisi berhasil membebaskan Kuwait dan Presiden Bush menyatakan perang selesai. Sengketa Internasional antara Israel dan Palestina Penyebab sengketa ini adalah masyarakat israel yahudi yang berpikir untuk mendirikan negara sendiri. Menurut sejarah, mereka keluar dari tanah israel setelah perang salib karena dituduh pro-kristen oleh tentara islam, yang lalu ditempati oleh orang-orang filistin palestine. Pikiran berbentuk zionisme yang didorong oleh genosida oleh NAZI pada perang dunia kedua. Pilihan letak negara tersebut tentu saja adalah tanah leluhur mereka yang saat itu merupakan tanah jajahan inggris. Karena secara leluhur mereka memilikinya namun juga secara religius beberapa tempat keagamaan Yahudi ada disana. Walaupun tidak secara terbuka, negara-negara barat setuju dan mendukung dengan alasan sebelum orang palestina tinggal disana, tanah itu adalah milik israel. Sebaliknya, negara-negara arab berargumen bahwa karena jerman yang melakukan genosida maka tanah jerman yang harus disisihkan untuk dijadikan negara yahudi. Dibalik semua intrik politik dan keuntungan dan kerugian politik, strategis dan lain sebagainya. Inggris secara sukarela mundur dari negara dan memberi siapa saja untuk mengklaimnya berhubung israel lebih siap maka mereka lebih dahulu memproklamasikan negara. Sebaliknya, orang-orang palestina yang telah tinggal dan besar disana tidak terima menjadi bagian negara Yahudi, sehingga bangsa Israel beranggapan bahwa orang palestina sebagai ancaman dalam negeri juga bangsa palestina yang menganggap Israel sebagai penjajah baru. Hasil perang dan konflik yang telah berbelit-belit yang merupakan urusan antara dua negara menjadi konflik antara agama, belum lagi stabilitas kawasan timur tengah dan ikut campur Amerika dengan kebijakan minyak mereka. Hingga kini belum ada penyelesaiannya untuk sengketa tersebut. Baca Juga Pengertian Persekusi Demikian artikel pembahasan tentang pengertian sengketa internasional menurut para ahli, penyebab, cara penyelesaian dan contoh kasus sengketa internasional secara lengkap. Semoga bermanfaat

dibawah ini yang bukan merupakan sengketa internasional adalah